SEJARAH LAHIR NYA PANCASILA .(Part 3 )

Di tengah-tengah kevakuman kekuasaan itu, muncul desakan-desakan yang sangat kuat, khususnya dari pemuda, agar bangsa Indonesia segera menyatakan kemerdekaannya. Soekarno dan Moh, Hatta diajak oleh sekelompok pemuda ke Rengas- dengklok dan di sana kedua tokoh itu didaulat agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu. Setelah mengalami saat-saat yang menegangkan, kedua pemimpin bangsa Indonesia itu kemudian menyanggupi, atas nama bangsa Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Persoalan timbul menyangkut seperti apa naskah proklamasi yang akan dibacakan kelak. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka yang telah disusun oleh BPUPKI akhirnya diputuskan tidak akan digunakan, tetapi diganti dengan naskah proklamasi yang baru. Keputusan ini rupanya untuk mengakomodasi keinginan kaum pemuda yang ingin melepaskan kesan kemerdekaan Indonesia sebagai “hadiah” dari Jepang (karena BPUPKI dibentuk oleh Jepang). Susunan kalimat dalam teks proklamasi itu sangat singkat, tetapi penjabarannya dapat ditemukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (yang semula tiga alinea pertamanya telah disiapkan sebagai naskah proklamasi).

Teks proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB di halaman rumahnya, jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta, dengan diawali dan diakhiri suatu pidato singkat. Proklamasi tersebut merupakan titik kulimasi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, sekaligus detik penjebolan tertib hukum kolonial dan awal pembangunan tertib hukum nasional.

Keberadaan PPKI sendiri, jika amati, sangat menarik dan vital. Walaupun badan ini dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, kedudukan dan peranannya justru sangat penting setelah Indonesia merdeka. Hal itu tampak dari rangkaian sidang-sidang PPKI yang diadakan sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Dari penyelenggaraan sidang ini saja telah dapat ditarik kesimpulan bahwa bangsa Indonesia sama sekali tidak lagi mengikuti rencana yang dibuat oleh Pemerintah Balatentara Jepang. Pada sidang hari pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berhasil dikeluarkan keputusan; (1) Menetapkan/mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan kemudian Batang Tubuh UUD 1945 (tidak termasuk penjelasan), (2) Memilih Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, (3) Sebelum dibentuk MPR, tugas-tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional.

Tanggal 19 Agustus 1945 PPKI berhasil menetapkan 12 departemen dalam lingkungan pemerintah, membagi wilayah RI dalam delapan propinsi sekaligus menetapkan gubernur yang mengepalainya. Lalu, tanggal 22 Agustus 1945 PPKI membentuk Komite Nasional, yang sebenarnya berintikan para anggota PPKI sendiri. Komite Nasional ini kemudian dinamakan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), berjumlah 137 orang anggota. Menurut rencana, akan ada Komite Nasional di tingkat daerah, tetapi karena gentingnya keadaan, hal tersebut belum berhasil dilakukan. Selain Komite Nasional, juga dibentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal di negara Republik Indonesia yang baru lahir itu. Dalam perkembangan gagasan partai tunggal ini kemudian ditangguhkan melalui Maklumat Pemerintah tanggal 31 Agustus 1945. gambaran di atas menunjukkan demikian strategis kedudukan dan peranan PPKI itu.

Marilah kita kembali ke tanggal 18 Agustus 1945, pada saat PPKI mengadakan sidang membahas undang-undang dasar. Dalam sidang itu disekarati beberapa perubahan yang sangat penting atas Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar hasil susunan BPUPKI, sehingga akhirnya menjadi seperti Undang-Undang Dasar 1945 sekarang ini.

Perubahan pertama terdapat dalam Pembukaan UUD. Istilah “Mukadimah” atau Pembukaan Undang-Undang Dasar” diganti dengan kata “Pembukaan” saja. Kalimat “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.sangat menarik di sini untuk diungkapkan, bahwa menurut keterangan Moh. Hatta perubahan ini dilatarbelakangi oleh keberatan dari pemuka masyarakat di Indonesia Bagian Timur. Utusan tersebut menghadap Moh. Hatta dan memintaagar kalimat Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dipertimbangkan.

Keberatan seperti di atas sebenarnya sudah pernah diajukan pada saat BPUPKI bersidang tanggal 14 Juli 1945. keberatan demikian sesungguhnya juga diserukan oleh tokoh-tokoh beragama Islam seperti K.H. Sanusi dan Ki Bagus Hadikusumo. Hanya saja, ketika itu diputuskan untuk tidak mengadakan perubahan redaksional atau kalimat itu.

Rupanya tuntutan untuk menghapus tujuh kalimat tersebut kembali dikemukakan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu. Akhirnya sidang memutuskan untuk menerima usul tersebut. Dalam Batang Tubuh UUD pun persyaratan Presiden harus beragama Islam juga tidak lagi dicantumkan. Pasal 29 UUD juga mengalami perubahan, sehingga menjadi Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada bagian akhir pembahasan Pembukaan UUD diusulkan pula agar kata “Allah” pada alinea III diganti dengan kata “Tuhan”. Usul ini disetujui, tetapi rupanya perubahan itu tidak dicantumkan tatkala naskah UUD 1945 diumumkan dalam Berita Republik Indonesia Nomor 7 Tahun II tanggal 15 Februari 1946.

Pasal-pasal lain mulai dari Pasal 4 mengalami perubahan di sana sini. Pembahasan Pasal 27, 28, 29 dan seterusnya justru berjalan lancar karena pemikiran-pemikiran mengenai materi tersebut telah diungkapkan pada persidangan sebelumnya, termasuk sidang-sidang BPUPKI. Menjelang akhir sidang, diusulkan pula agar ada ketentuan tentang perubahan undang-undang dasar, sehingga akhirnya muncul Pasal 37 UUD 1945 yang kita kenal saat ini. Pasal-pasal dalam Aturan Tambahan dan dua ayat Aturan Tambahan juga telah direvisi seperti rumusan sekarang.

Setelah semua setuju dengan perubahan di atas, maka pada pukul 15.45 WIB tanggal 18 Agustus 1945, disahkan UUD 1945, yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuhnya. Penjelasan UUD 1945 sama sekali belum dibahas ketika itu. Penjelasan ini sendiri baru diumumkan bersamaan dengan pengumuman UUD 1945 dalam Berita Repoeblik Indonesia Tahun II Nomor 7, tanggal 15 Februari 1946. beberapa penulis seperti Logemann dan Nugroho Notosusanto; demikian pula sejumlah anggota BPUPKI dan PPKI, antara lain Baswedan dan Kasman Singodimedjo berpendapat Penjelasan UUD 1945 itu disusun oleh Soepomo.

Keberlakuan Pancasila Secara Yuridis

Membaca uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perumusan Pembukaan UUD 1945 melewati proses yang sangat krusial dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Kompromi-kompromi yang dihasilkan dalam perumusan Pembukaan UUD 1945 itu sangat fundamental dengan pijakan-pijakan filosofis yang mendalam. Di sisi lain, perbedaan-perbedaan pendapat dalam pembahasan Batang Tubuh UUD 1945 tidak memakan waktu yang berkepanjangan dan kompromi relatif mudah dicapai.

Berdasarkan pemikiran ini, tidak keliru apabila ada yang menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar negara kita itu, keberadaannya sebaiknya tidak perlu dipersoalkan karena Pembukaan sudah mempunyai kedudukan yang kuat dan final setelah melalui perenungan filosofis yang mendalam dan melewati proses perumusan yang sangat demokratis. Mengubah Pembukaan UUD1945 hanya akan menjebak bangsa Indonesia ke dalam pertikaian politik yang mungkin penyelesaiannya jauh lebih rumit dibandingkan dengan situasi pada saat bangsa dan negara ini dibangun dulu.

Dalam uraian di bawah akan dibentangkan juga betapa penting kedudukan fungsi UUD 1945 itu dalam sistem hukum Indonesia. Sekalipun demikian, di antara semua bagian UUD 1945 itu, Pembukaan adalah bagian mendasar karena menjadi sumber norma hukum dalam sistem hukum Indonesia. Posisi yang demikian strategis diperkuat antara lain oleh Ketetapan MPRS Nomor. XX/MPRS/1966, yang kemudian dikukuhkan dengan Ketetapan MPR Nomor. V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR Nomor. IX/MPR/1978. ketetapan MPRS tersebut saat ini telah diganti dengan Ketetapan MPR Nomor. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Pokok-pokok pikiran itu lalu dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. inilah yang dimaksud oleh kalimat kunci dalam Penjelasan UUD 1945; “Undang-undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dalam pasal-pasalnya”.

Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat alinea dan empat pokok pikiran. Walaupun jumlah sama-sama empat, pengertian alinea di sini tidak identik dengan pokok pikiran. Jadi, tidak berarti Alinea I mengandung Pokok Pikiran I, Alinea II mengandung Pokok Pikiran II, dan seterusnya. Pokok-pokok pikiran tersebut terkandung dalam keseluruhan alinea Pembukaan UUD 1945.

Alinea I memuat dasar/motivasi pernyataan kemerdekaan Indonesia. Di dalamnya (secara obyektif) dinyatakan bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia ini tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikedilan. Untuk itu (secara subyektif) bangsa Indonesia memiliki aspirasi untuk membebaskan diri dari penjajahan itu guna membangun masa depan bersama yang lebih baik.

About keytara79


Comments are disabled.

%d blogger menyukai ini: