SEJARAH LAHIR NYA PANCASILA .(Part 1)

Keberlakuan Pancasila Secara Filosofis

Keberlakuan filosofis (filosofische Geltung) merupakan presyarat penting bagi UUD 1945 karena produk hukum inilah yang paling tinggi kedudukannya dalam sistem (tatanan) norma hukum positif kita. Demikian pula halnya, UUD 1945 adalah penjabaran yang paling dekat dengan cita negara (Staatsidee) dan cita hukum (Rechtsidee) masyarakat, bangsa dan negara kita.

Rasa keadilan bagi bangsa Indonesia sebagian besar hadir atas dasar faktor sejarah perjuangan bangsa. Faktor inilah yang melahirkan filsafat Pancasila sebagaimana tercetus dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan terurai dalam Pembukaan UUD 1945. pembukaan UUD 1945 itu, dilihat dari sudut historis-politis dapat disebut sebagai “gentlemen agreement”, dan dari sudut filosofis-yuridis konstitusional sebagai “Staatsfundamentalnorm”. Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 bukan sekedar pembukaan, pengantar, pendahuluan atau mukadimah biasa dari UUD 1945, tetapi merupakan Pokok Kaidah Fundamental Negara (staatsfundamentalnorm) yang sekaligus mempunyai fungsi konstitutif dan regulatif.

Jika dikatakan bahwa kelahiran UUD 1945, terutama Pembukaannya, dapat dikatakan merupakan “gentlemen agreement” dari pada pendiri Bapak Bangsa Indonesia. Hal itu dapat diamati dalam proses kelahiran UUD 1945, baik dalam BPUPKI maupun PPKI.

Selama masa tugasnya BPUPKI, yang didirikan 29 April 1945, pernah mengadakan dua kali sidang umum (resmi). Sidang pertama dilakukan dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua dari tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945. di antara dua masa sidang itu dilangsungkan pula satu sidang tidak resmi, namun tidak dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI. Walaupun sidang ini tidak resmi dan dilangsungkan pada masa reses, kesepakatan yang dicapai oleh 38 anggota yang hadir tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi sejarah perumusan UUD 1945.

Sidang umum pertama membahas tentang masalah dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan, serta rancangan undang-undang dasar. Masalah-masalah ini belum tuntas dibicarakan, sehingga harus diteruskan pada sidang kedua. Pada sidang kedua dibahas tentang masalah-masalah di atas, ditambah dengan persoalan ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan dan pengajaran. Sementara pada sidang tidak resmi yang berlangsung selama masa reses itu, dibahas masalah rancangan pembukaan undang-undang dasar.

Sidang umum pertama BPUPKI diisi antara lain dengan pidato Mr. Muhammad Yamin. Pada kesempatan membahas tentang dasar negara, beliau menyebutkan lima butir dasar negara, yakni : (1) peri kebangsaan, (2) peri kemanusiaan, (3) peri Ketuhanan, (4) peri kerakyatan dan (5) kesejahteraan sosial. Pada akhir pidatonya, Yamin lalu menyerahkan sebagai lampiran suatu rancangan sementara perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Rancangan itu dimulai dengan “Pembukaan” yang bunyinya (setelah mengalami sedikit perubahan) sama dengan Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.

Pada hari-hari berikutnya, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan pidato Prof. Mr. Dr. Soepomo. Pada bagian pertama pidatonya, Soepomo memberi tanggapan terhadap berbagai pendapat dari anggota BPUPKI mengenai syarat-syarat negara Indonesia merdeka, yakni tentang daerah (wilayah), warga negara, dan pemerintah yang berdaulat menurut hukum internasional. Selanjutnya, ia mengupas masalah cita negara (staatsidee) dengan berbagai teori yang mendasarinya.

Soepomo menyakini paham negara persatuan atau kekeluargaan sangat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia. Negara nasional Indonesia yang akan didirikan, menurut Soepomo, adalah negara yang tidak mempersatukan diri dengan golongan yang tersebar, tetapi yang akan mengatasi semua golongan. Kedua, ia mengusulkan agar warga negara tunduk pada Tuhan. Ketiga, mengenai kerakyatan, ia mengusulkan agar dalam susunan pemerintahan negara dibentuk sistem badan permusyawaratan. Keempat, dalam bidang ekonomi, Soepomo ingin dianut sifat kekeluargaan. Negara yang ingin didirikan itu adalah negara yang makmur, bersatu, berdaulat dan adil. Kelima, ia membicarakan hubungan Indonesia dalam pergaulan antar bangsa. Menurutnya, Indonesia sebaiknya bersifat negara Asia Timur Raya, yakni anggota kekeluargaan Asia Timur Raya itu.

Pada tanggal 1 Juni 1945, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan pidato Ir. Soekarno. Satu hal yang penting dalam pidatonya ini adalah rumusan dasar negara yang disebutnya “Pancasila”, yaitu : (1) kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau peri kemanusiaan, (3) mufakat atau demokrasi, (4) kesejahteraan sosial dan (5) Ketuhanan yang berkebudayaan. Sebutan “Pancasila” sebagai dasar negara diucapkan untuk pertama kalinya secara resmi pada tanggal 1 Juni 1945 ini, yang dikatakan oleh Ir. Soekarno berasal dari petunjuk seorang ahli bahasa kenalannya.

Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno itu diartikannya sebagai dasar filsafat (philosophische grondslag), fundamen, pikiran/hasrat yang sedalam-dalamnya, jiwa, dan Weltanschauung bangsa dan negara Indonesia. Pada bagian penutup pidatonya, Soekarno mengatakan Pancasila itu dapat diperas menjadi Trisila (sosio-nasionalisme, sosia-demokrasi dan Ketuhanan), dan dapat disarikan lagi menjadi Ekasila (gotong royong).

Pada akhir Sidang Pertama BPUPKI dibentuklah suatu panitia kecil yang terdiri dari delapan orang (Panitia Delapan). Panitia ini diketuai oleh Ir Soekarno untuk menindak lanjuti usul-usul yang telah diajukan peserta sidang. Di antara usul-usul yang berkembang pada Sidang Pertama, terdapat dua kelompok pemikiran yang sama-sama sangat argumentatif; yang satu dapat disebut sebagai golongan Islam, dan yang lain sebagai golongan paham kebangsaan (nasionalis). Dalam rangka menuju ke arah permufakatan inilah, maka Panitia Delapan lalu berkumpul bersama dengan 38 orang anggota BPUPKI yang kebetulan (masih) berada di Jakarta. Rapat tanggal 22 Juni 1945 itu memutuskan untuk membentuk panitia yang terdiri dari sembilan orang (Panitia Sembilan), terdiri dari tokoh-tokoh kedua golongan pemikiran itu. Mereka adalah : (1) Ir. Soekarno, (2) Drs. Muhammad Hatta, (3) Mr. A.A. Maramis, (4) Abikusno Tjokrosujoso, (5) Abdulkahar Muzakir, (6) H. Agoes Salim, (7) Mr. Achmad Subardjo, ( Wahid Hasyim dan (9) Mr. Muhammad Yamin.

 

Copy Dari Rumah Pancasila

About keytara79


Comments are disabled.

%d blogger menyukai ini: